Sahabat Bahari – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mempersiapkan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 melalui pembekalan terhadap 3.500 peserta survei dari 37 provinsi di Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan calon lokasi pembangunan KNMP memiliki potensi perikanan, kesiapan infrastruktur, serta dukungan masyarakat setempat.

Pembekalan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam memetakan ribuan calon lokasi yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan ekonomi perikanan terpadu.

Pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.000 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa proses identifikasi dan penilaian lokasi harus dilakukan secara cermat agar pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.

Menurutnya, keberhasilan program KNMP tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi ekonomi lokal dan kesiapan masyarakat dalam mengelola fasilitas tersebut secara berkelanjutan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari kegiatan produksi hasil perikanan, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Pengembangan setiap kawasan nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi usaha perikanan di masing-masing daerah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa pembekalan peserta telah dilaksanakan secara daring pada 27–29 Oktober 2026.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelabuhan perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai teknik pengumpulan dan verifikasi data, wawancara dengan masyarakat, observasi lapangan, pemanfaatan perangkat survei digital, serta pendampingan dalam menilai kesiapan calon lokasi.

Setelah pembekalan selesai, tim survei akan mulai melakukan pemeriksaan dan penilaian langsung ke lapangan. Rangkaian kegiatan tersebut, termasuk fasilitasi kesiapan lokasi, dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.

Hasil survei nantinya menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan rekomendasi dan perencanaan pembangunan KNMP tahun 2027.

Latif juga menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat selama proses survei. Tim diminta untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang terlibat dalam kegiatan usaha perikanan, pengolah hasil laut, hingga pedagang.

Informasi yang diperoleh dari masyarakat akan membantu pemerintah menentukan jenis fasilitas dan layanan yang paling dibutuhkan, termasuk sarana penanganan hasil tangkapan, fasilitas pengolahan, serta dukungan akses pemasaran.

Sementara itu, Mohamad Abdi selaku Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan sekaligus Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, menyampaikan bahwa penentuan calon lokasi dilakukan melalui beberapa tahapan.

Calon lokasi bersumber dari hasil analisis nasional yang kemudian ditinjau dan diperbarui bersama pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menyampaikan usulan berdasarkan kondisi serta potensi wilayah masing-masing.

Setiap usulan akan melalui proses pemeriksaan dan penilaian yang mencakup kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lahan, akses pasar, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

Bagi lokasi yang dinilai memiliki potensi untuk diprioritaskan, pemerintah akan memberikan fasilitasi lebih lanjut. Persiapannya meliputi kepastian lahan, pembentukan kelembagaan pengelola, penyusunan rencana usaha, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Tahapan ini diperlukan agar kawasan yang nantinya dibangun tidak hanya memiliki fasilitas yang memadai, tetapi juga mempunyai sistem pengelolaan dan kegiatan ekonomi yang dapat berjalan dalam jangka panjang.

Melalui rangkaian survei dan penilaian tersebut, Satgas menargetkan sebanyak 1.000 calon lokasi KNMP dapat dipersiapkan untuk direkomendasikan dalam rencana pembangunan tahun 2027.

Pemerintah juga menegaskan bahwa masuknya suatu wilayah dalam daftar usulan maupun kunjungan tim survei belum berarti lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan pembangunan KNMP.

Dengan persiapan yang matang dan keterlibatan berbagai pihak, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan di berbagai daerah Indonesia.(*)